Sosialisasi Kotaku ( Kota Tanpa Kumuh ) dan Pembentukan Panitia Pemilihan PK BKM

bkm-1

Sosialisasi program Kota Tanpa Kumuh diselenggarakan di Aula Kelurahan Pilang (Rabu, 12/10). Tujuan program KOTAKU  adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukaan kumuh perkotaan agar terwujud permukiman perkotaan yang layak huni produktif dan berkelanjutan.

Setelah sosialisasi, acara dilanjutkan dengan pembentukan panitia pemilihan PK (Pimpinan Kolektif) BKM.   BKM ( Badan Keswadayaan Masyarakat ) merupakan kepemimpinan kolektif dari organisasi masyarakat warga suatu kelurahan yang anggota-anggotanya dipilih berdasarkan kriteria kemanusiaan, sehingga berperan secara penuh sebagai pemimpin masyarakat warga.

bkm2

Kolektifitas ini penting dalam rangka memperkuat kemampuan individu untuk dapat menghasilkan dan mengambil keputusan yang lebih adil dan bijaksana oleh sebab terjadinya proses saling asih, saling asah dan saling asuh antar anggota kepemimpinan yang pada akhirnya akan menjamin terjadinya demokrasi, tanggung gugat dan transparansi.

Dalam pemilihan terpilih sebagai ketua adalah Ir. Totok Timbul yang akan dibantu oleh Ketua RW dan Ketua RT se Kelurahan Pilang.

bkm3

Uncategorized

Sosialisasi Penyuluhan Produk Hukum Tentang Perlindungan Konsumen

hukum1

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen di Kota Probolinggo maka dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pemerintah Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobokan, Kota Probolinggo, dan Kota Tangerang Selatan.

Bagian Hukum Pemerintah Kota Probolinggo bekerjasama dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengadakan penyuluhan hukum di Kelurahan Pilang (Selasa, 9/8).

hukum2

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Tugas pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Adapun fungsi BPSK adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dengan jabaran tugas dan kewenangan BPSK sebagai berikut :

  1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase;
  2. Memberikan kontribusi perlindungan konsumen;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
  4. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UU nomor 8 tahun 1999;
  5. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
  7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU nomor 8 tahun 1999;
  9. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap  orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h yang tidak memenuhi panggilan BPSK;
  10. Mendapatkan,meneliti dan atau menilai surat.dokumen, atau alat bukti lain guna penyidikan dan atau pemeriksaan;
  11. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian dipihak konsumen;
  12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
  13. Menjatuhkan sanksi administrative kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU nomor 8 tahun 1999.

Syarat-Syarat Pengaduan :

  1. Nama lengkap dan alamat Konsumen/Ahli Waris/Kuasa disertai bukti foto copy bukti diri (SIM/KTP)
  2. Nama Lengkap dan Almat Pelaku Usaha
  3. Barang atau Jasa yang diadukan
  4. Menyerahkan bukti perolehan (bon, faktur, kwitansi, dokumen lain)
  5. Saksi yang mengatahui barang atau jasa tersebut diperoleh
  6. Foto-foto barang atau pelaksanaan kegiatan jasa.

Kantor BPSK bertempat di Dinas Koperindag Kota Pobolinggo

Jl. Mastrip No. 155 Telp. (0335) 423053

Uncategorized

Monitoring Rumah Pemondokan / Kost di Wilayah Kelurahan Pilang

kos 1

Dalam rangka menciptakan kondisi aman dan kondusif di masyarakat yang berkaitan dengan rumah pemondokan / kost, serta memperhatikan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Rumah Pemondokan, pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2016 Kasi Trantib Kecamatan Kademangan beserta Staf dibantu Kasi Trantib Kelurahan, Babinkamtibmas, Babinsa, Kasatgas dan Linmas mengadakan Kegiatan Operasi Pengendalian Keamanan

kos 2 kos 3 kos 4

Uncategorized

Pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) Tahap II Kelurahan Pilang

KIS2

Pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) Tahap II Kelurahan Pilang sebanyak 283 warga dilakukan pada hari Kamis dan Jum’at tanggal 4 s/d 5 Agustus 2016 di Aula Kelurahan Pilang.

Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh mantan presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada tanggal 1 Maret 2014 kemarin.

KIS!

Sama-sama sebagai program fasilitas kesehatan dari negara, ternyata KIS dan BPJS Kesehatan memang memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya sebenarnya nampak dengan jelas pada sasaran atau orang yang menerimanya. Jika BPJS merupakan sebuah program yang anggotanya harus mendaftar dan membayar iuran, maka KIS anggotanya diambil dari masyarakat yang tidak mampu dan pemberian kartunya ditetapkan oleh pemerintah serta pembayaran iurannya ditanggung oleh pemerintah. Perbedaan lain dari BPJS dan KIS adalah:

  1. KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu, sedangkan BPJS yaitu sebuah badan atau lembaga yang menyelenggarakan dan mengelola jaminan kesehatan tersebut.
  2. KIS hanya diperuntukan bagi seseorang yang di mana kondisi ekonominya sangat lemah, sedangkan BPJS merupakan jaminan kesehatan yang diwajibkan bagi setiap warga Negara Indonesia baik yang mampu atau pun tidak mampu. Bagi rakyat yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah.
  3. Pemakaian KIS dapat dilakukan di mana saja, baik di klinik, puskesmas atau di rumah sakit mana pun yang ada di Indonesia. Sedangkan pemakaian BPJS hanya berlaku di klinik atau puskesmas yang telah didaftarkan saja.
  4. KIS dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Sedangkan penggunaan BPJS hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat.
  5. KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sedangkan pengguna BPJS diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan.

KIS3

Uncategorized

MONITORING DAN EVALUASI PENERIMAAN PAJAK BUMI & BANGUNAN TIM KECAMATAN KADEMANGAN DI KELURAHAN PILANG

pbb

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu bentuk penerimaan Negara yang cukup potensil karena pajak Bumi dan Bangunan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini tidak lain karena cakupan objeknya adalah menyangkut tanah, bumi dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan perkembangannya dari masa ke masa selalu mengalami kenaikann harga jual. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang diberi kewenangan untuk dikelola oleh daerah dengan tanah dan bangunan sebagai objek pajak.

pbb1

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam pelaksanaan pemungutannya diserahkan kepada daerah dan diperuntukkan bagi kemakmuran daerah itu sendiri, sesuai dengan Undang Undang Otonomi daerah No 32 tahun 2004. Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Probolinggo, dilimpahkan kepada Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan sebagai jajaran selanjutnya, hal ini sesuai dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04.1985 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur/Walikota. Dalam hal ini, Bupati/Walikota menyerahkan tugas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, sebagai instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Landasan hukum ini seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 yang selanjutnya diganti dengan Undang undang No 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Adapun tujuan dari monitoring dan evaluasi oleh Tim dari Kecamatan Kademangan ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang efektivitas atau sebagai tolak ukur kinerja karyawan, baik itu proses pemungutan pajak Bumi dan Bangunannya maupun tingkat efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pilang Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

Uncategorized

BANK SAMPAH RUSUNAWA BAYUANGGA KELURAHAN PILANG MENDAPAT JUARA I FESTIVAL LOMBA RECYCLE (DAUR ULANG) TINGKAT UMUM SE KOTA PROBOLINGGO DALAM RANGKA PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SE DUNIA KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016

recycle3

Festival lomba recycle (daur ulang) yang dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Agustus 2016 di Gedung Islamic Center dengan tema “ Daur Ulang Sampah Menjadi Berkah”, bank sampah rusunawa bayuangga yang diwakili oleh Ibu Siti Nurhayati mendapatkan juara I. Produk yang dihasilkan berupa lampu hias dari kaset VCD bekas.

recycle1

Kriteria penilaian meliputi :

  1. Kesesuaian dengan tema
  2. Karya daur ulang harus menarik, terstruktur, berguna bagi masyarakat luas, teliti, sesuai dengan persyaratan, sederhana.
  3. Memiliki nilai ekonomis
  4. Originalitas
  5. Kreatifitas peserta lomba

    recycle2

Uncategorized

ECO – MAPPING VILLAGE (PEMETAAN LINGKUNGAN KAMPUNG) KELURAHAN PILANG

web 11

Kegiatan Eco-Mapping Village Kelurahan Pilang ditindak lanjuti dengan pengumpulan data yang melibatkan LPM, aktifis lingkungan, Ketua RW dan Ketua RT, Senin (25/07).

  • Perubahan iklim paling terasa pada kampung-kampung yang rentan (sarana prasarana buruk, padat, miskin, dll)
  • Kampung yang rentan cenderung membawa dampak ikutan seperti kumuh, kriminalitas, kurang sehat dll
  • Kampung ini perlu ditangani dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif
  • Konsep & pendekatan perbaikan kampung yang telah diterapkan sebelumnya, perlu dilengkapi dengan aspek perubahan iklim
  • Perbaikan ini menjadi contoh dan pengungkit masalah perkotaan seperti menusuk titik akupuntur
  • Menjadikan kampong rentan menjadi mampu dan siap dengan perilaku ramah lingkungan sehingga dapat menjadi contoh bagi perbaikan kampung

Proses EcoMapping :

  1. Mengamati (Survey)
  2. Menanyakan (Wawancara)
  3. Mencatat (Dokumentasi temuan)

Elemen  yang diamati dan petakan

  • LIMBAH (Sampah)
  • Transport
  • Bangunan
  • RTH
  • Bencana
  • Pangan
  • Kesehatan
  • AIR (Buangan)
  • Energi
Uncategorized

Penyerahan Sertifikat Tanah UKM di Kelurahan Pilang

IMG-20160721-WA0000

Penyerahan sertifikat hak atas tanah UKM Tahun 2016 diberikan secara simbolis kepada staf  Kelurahan Pilang oleh Dinas Koperindag dan Badan Pertanahan Nasional yang kemudian akan diberikan kepada 2 warga Kelurahan Pilang ( Kamis, 21/7 ). Dua warga  yang berhak menerima sertifikat hak atas  tanah yaitu :

  1. Mulyono Jl. Flamboyan RT 05 RW 03 dengan usaha jual mie ayam
  2. Eka Sri Rahayu Jl. Flamboyan RT 05 RW 03 dengan usaha membuat bakpo

Proses pengajuan sertifikat UKM melalui Dinas Koperindag bekerjasama dengan Kelurahan dan BPN dengan persyaratan :

  1. Mempunyai usaha dengan kategori kecil menengah.
  2. Foto copy KTP
  3. Foto copy KK
  4. Leter C / Pipil / Petok D
  5. SPPT ( Surat Pemberitahuan Pajak Terutang )
  6. Akta Waris / Jual Beli / Akta Hibah / Akta PHB (Pembagian Hak Bersama)

Setelah proses pengajuan, kemudian disurvey berdasarkan layak dan tidaknya oleh dinas terkait untuk mendapatkan bantuan sertifikat hak atas tanah secara gratis.

IMG-20160721-WA0001

Uncategorized

Sosialisasi dan Pelatihan Pengelolaan Tanaman Mimba Menjadi Pestisida Organik

mimba

Daun mimba (Azadirachta indica) tersusun spiralis, mengumpul di ujung rantai, merupakan daun majemuk menyirip genap. Daun mimba dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membasmi hama dengan cara yang tradisional yang ramah lingkungan, karena penggunaan daun mimba sebagai pestisida nabati tidak menimbulkan dampak atau pencemaran yang membahayakan masyarakat sekitar. Mimba, terutama dalam biji dan daunnya mengandung beberapa komponen dari produksi metabolit sekunder yang diduga sangat bermanfaat, baik dalam bidang pertanian (pestisida dan pupuk), maupun farmasi (kosmetik dan obat-obatan). Beberapa diantaranya adalah azadirachtin, salanin, meliantriol, nimbin dan nimbidin (Ruskin, 1993).

Mimba (Azadirachta indica A. Juss; Mileaceae), merupakan salah satu tumbuhan sumber bahan pestisida (pestisida nabati) yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian hama. Penanaman dapat dilakukan melalui stek, cangkok, dan biji. Bagian tanaman mimba yang dapat digunakan sebagai pestisida nabati adalah daun dan bijinya. Ekstrak daun dan biji mimba mengandung senyawa aktif utama azadiraktin. Daun mimba bersifat sebagai insektisida, mimba juga memiliki sifat sebagai fungisida, virusida, nematisida, bakterisida, maupun akarisida (Backer dan Van der Brink, 1965).

IMG_20160623_091009

Sosialisasi dan pelatihan pengelolaan tanaman mimba menjadi pestisida organik dilakukan di Kelurahan Pilang pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 yang dihadiri oleh perwakilan Kelompok Tani dari Kelurahan Pohsangit Kidul dan Kelompok Tani  Kelurahan Pilang, Dinas Pertanian, Bappeda. Sosialisasi dan pelatihan disampaikan oleh Bapak Rusdi dari IKIP Budi Utomo dan Bapak Amir dari Universitas Negeri Malang.

IMG_20160623_091119

Setelah acara selesai diberikan bantuan berupa mesin penggiling biji mimba yang merupakan hibah dari IBW ( Iptek Bagi Wilayah ) kerjasama Dikti, Perguruan Tinggi ( IKIP Budi Utomo dan Universitas Negeri Malang ), Bappeda Kota Probolinggo.

Untuk sementara hanya mendapatkan hibah satu mesin yang dapat digunakan bersama-sama oleh kelompok tani Kelurahan Pilang dan Pohsangit Kidul.

IMG_20160623_094437 IMG_20160623_100106

Uncategorized

Kegiatan Santunan Anak Yatim Piatu oleh Forum Anak Sejahtera Kelurahan Pilang

Bulan Ramadhan merupakan salah satu bulan yang diutamakan oleh Allah SWT. Hal ini ditandai dengan banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya yang mengerjakan ibadah baik wajib maupun sunnah. Sehingga bulan ini banyak dimanfaatkan oleh umat Islam untuk mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan ibadah kepada Allah SWT.

20160618_164829

Di dalam bulan Ramadhan setiap infak dan sodaqoh yang kita berikan dengan keikhlasan hati, maka akan diberikan pahala yang lebih dibandingkan bulan selain Ramadhan.

Untuk mengisi kegiatan di bulan suci Ramadhan forum anak sejahtera Kelurahan Pilang mengadakan acara santunan anak yatim piatu dan buka bersama di Musholla Roudhotul Ulum lingkungan RT 02 RW 02 Kelurahan Pilang. Santunan diperoleh dari swadaya masyarakat yang diberikan kepada 10 anak yatim piatu.

20160618_165745

Dengan adanya acara tersebut, semoga keimanan dan ketakwaaan kita kepada Allah SWT dapat bertambah, dengan dimulai pada bulan Ramadhan ini dan diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari untuk manfaat di masa yang akan datang.

20160618_171431

Uncategorized